REKOMENDASI UNDIAN GRATIS

REKOMENDASI UNDIAN GRATIS     

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah;
5. KEPPRES No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
6. KEPMENSOS No. 09/PEKHUK/2002 tentang Izin Undian;

A.    Lembaga berbadan Hukum :

1. Fotocopy akta pendirian yang disahkan oleh notaris;
2. Fotocopy surat izin usaha;
3. Fotocopy surat daftar perusahaan (TDP);
4. Fotocopy NPWP;
5. Daftar hadiah sesuai dengan harga pasar;
6. Melampirkan surat kuasa/tugas dari pimpinan;
7. Melampirkan contoh iklan/promosi;
8. Membayar biaya permohonan izin UGB dan izin promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah permohonan disetujui;
9. Membayar dana usaha kesejahteraan sosial sebesar 10% dari jumlah total hadiah.

B.    Lembaga yang tidak berbadan hukum/kepanitiaan :

1. Melampirkan forocopy akta pendirian yang disahkan oleh notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau keputusan pembentukan dan susunan panitia/organisasi;
2. Melampirkan daftar harga hadiah sesuai dengan harga pasar;
3. Menyediakan hadiah pada saat permohonan izin diajukan dengan melampirkan bukti pengadaan/pembelian;
4. Membayar biaya permohonan izin UGB dan izin promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah permohonan disetujui;
5.  Membayar dana usaha kesejahteraan sosial paling sedikit sebesar 10% dari jumlah total hadiah;
6. Melampirkan contoh iklan/promosi.

A. Permohonan penyelenggaraan undian gratis berhadiah diajukan dengan memuat :

1. Nama penyelenggaran dan/atau pelaksana dan alamat yang berlaku secara jelas;
2. Nama pemohon dan jabatan pada lembaga;
3. Jenis barang/jasa yang dipromosikan;
4. Nama program undian gratis berhadiah;
5. Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;
6. Wilayah penyelenggaraan undian;
7. Jangka waktu promosi;
8. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
9. Tempat dan tanggal penyegelanggaraan;
10. Tanggal batas klaim dalam hal penyelenggaraan UGBL;
11. Tempat dan tanggal penentuan pemenang;
12. Daftar dan jenis hadiah dijelaskan secara lengkap dan rincian mengenai jenis, jumlah, merk/type dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut;
13. Cara penentuan pemenang;
14. Cara pengumuman pemenang.

    
B. Permohonan ditujukan kepada Menteri Sosial RI Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sekurang-kurangnya dalam waktu 14 hari sebelum pelaksanaan penyelenggaraan undian, dengan system online setelah disetujui dicetak diatas kertas kop surat resmi (asli) dan bermaterai Rp.10.000.
C. Permohonan ditujukan kepada Wali Kota.

Surat rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah