Rekomendasi dan Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)

 Rekomendasi dan Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)            

1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002;
3. Undang-Undang  No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika;
5. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika;
7. Permensos RI No. 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Sosial; 
9. Kepmensos RI Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penunjukan LembagaRehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor bagi Korban Penyalahgunaan Napza.

1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat kelurahan atau penanggung jawab untuk di rehabilitasi;
2. Usia 15-40 tahun 
3. Surat keterangan dokter ;
4. Kartu Keluarga/KTP/keterangan lainnya;
5. Ada pihak yang bertanggung jawab. 
6. Tidak sedang hamil 

1. Petugas Kelurahan/pelapor membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial Kota Cimahi tentang permintaan rehabilitasi;
2. Mencatat dalam buku register;
3. Petugas Dinas Sosial Kota Cimahi menugaskan Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan;
4. Peksos melakukan assessment;
5. Membuat Rekomendasi;
6. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.

Rekomendasi dan Pendampinan (Administrasi dan Jasa)